“Bulan Terakhir Tax Amnesty, Manfaat dan Sanksi Hukumnya”

JAKARTA-REPORTER Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) bersama DPC PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) Jakarta Timur menggelar Diskusi Panel dengan Tema “Bulan Terakhir Tax Amnesty, Manfaat dan Sanksi Hukumnya,” sebagai salah satu implementasi dari penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) sebelumnya, antara FH UKI dengan DPC PERADI Jaktim. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Maret 20107, di Ruang Seminar Lantai 3, Gedung AB, Kampus UKI Cawang, Jaktim.

Tema tersebut diangkat karena akhir bulan Maret ini adalah masa akhir pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang telah dijalankan pemerintah sejak pertengahan tahun 2016.

Ruang Seminar tampak padat dengan pimpinan, mahasiswa, dosen, dan tamu undangan yang hadir. Acara dibuka dengan doa yang dibawakan oleh Dr. Gindo E.L Tobing, S.H., M.H., dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPC PERADI Jaktim, Piter Siringoringo, S.H.

“Kegiatan ini adalah sebagai implementasi dari MoU yang telah ditandatangain antara FH UKI dengan DPC Peradi Jaktim, untuk itu kami sangat mengapresiasi karena FH UKI sangat update dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum di negeri ini,” tutur Piter.

Setelah sambutan dari Ketua DPC PERADI Jaktim, acara dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Maruarar Siahaan, S.H., setelah beliau menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasihnya.

“UKI sebagai Kampus Perjuangan seharusnya sadar bahwa pajak menjadi suatu instrumen untuk membangun negeri ini. Maka, kita harus menghayati sebagai warga surga kita berdoa, tetapi sebagai warga negara, Tuhan Yesus mengatakan, berikan kepada raja itu apa yang menjadi bagiannya, ini merupakan tekad kita sebenarnya. Harapannya, kita bisa membawa suatu pencerahan bahwa UKI mendukung Tax Amnesty ini,” ucap Rektor.

Tanpa menunggu lama acara diskusi segera dimulai, dengan mengundang dua narasumber, yaitu Liberti Pandiangan, S.H., (Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Ditjen Pajak Jaktim), dan Umi Wati, S.E., juga dari Ditjen Pajak Jaktim.

Liberti Pandingan memaparkan materi tentang apa itu Tax Amnesty dan apa konsekuensi jika wajib pajak tidak membayar pajak dan melaporkan harta kekayaanya. Beliau menjelaskan mengapa kita harus membayar pajak, itu karena negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang lebih banyak.

Selain itu, Liberti juga menjelaskan bahwa mulai tahun ini Indonesia akan memiliki AEOI (Automatic Exchange of Information) sehingga Wajib Pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya di manapun dari otoritas pajak.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Piter Siringoringo, S.H., diskusi dimulai dengan membuka beberapa sesi pertanyaan. Para peserta diskusi tampak sangat antusias dan bersemangat mengajukan pertanyaan tentang tax amnesty.

Mari kita mendukung program Tax Amnesty untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

(jeh/lis)