Cak Imin: “Kita wajib membumikan semangat kebhinnekaan dalam memperkokoh keutuhan NKRI”

JAKARTA-REPORTER          Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) menggelar kuliah umum dengan tema ‘Mempertahankan Semangat Nasionalisme Di Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Narasumber dalam kuliah umum ini ialah Wakil Ketua MPR RI, Dr. (HC). A. Muhaimin Iskandar, M.Si., atau yang akrab dipanggil Cak Imin. Moderator dalam kuliah umum ini ialah Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H. Acara digelar di Auditorium Graha William Soeryadjaya UKI, Cawang, Jakarta (21/5).

Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., memberikan kata sambutannya, “Kuliah umum ini merupakan kegiatan pertama yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis FH UKI. Tema yang diambil sesuai dengan hari kebangkitan nasional yaitu membangun nasionalisme bangsa. Mahasiswa diharapkan dapat menyimak dengan seksama kuliah umum ini dan memberikan yang terbaik bagi bangsa,” katanya.

Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA, yang menyempatkan hadir dan menyambut langsung kehadiran Cak Imin menjelaskan bahwa Pendiri UKI adalah pendiri bangsa ini dan mempertahankan NKRI adalah harga mati bagi bangsa Indonesia.

Perwakilan Yayasan UKI, Ir. Antony Sihombing, M.Pd., Ph.D., turut mengingatkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan menjadi acuan dalam berinteraksi di hidup bermasyarakat.

Cak Imin berpesan, “Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib membumikan semangat kebhinnekaan dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Namun muncul gerakan yang bertentangan dengan NKRI. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang membatasi gerakan pertentangan itu.”

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap ada banyak tokoh pemersatu bangsa di kalangan masyarakat. Nasionalisme harus ditingkatkan dengan  berbagai cara, misalnya pemutaran lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop. Lalu, pendidikan nasionalisme dapat dimulai sejak dini dari dalam keluarga.

”Masalah kecemburuan ekonomi dan kesenjangan sosial rentan dikamuflase dengan isu rasial dan menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Meningkatnya ketimpangan akan mengancam sendi kebangsaan. Ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme. Kemiskinan, pengangguran dan kebodohan adalah suatu situasi yang membuat banyak orang rentan terpapar ideologi radikalisme dan terorisme, “ungkap Mantan Menakertrans ini.

Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa NKRI berdasar Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat dengan syarat ekonomi dan kesejahteraan sebagai penangkal berseminya ideologi radikal. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi radikalisme. Salah satu pencegahan radikalisme adalah melibatkan kelompok strategis dalam usaha pencegahan. Pelibatan masyarakat dengan sistematis dan berpartisipasi aktif.

Lulusan Magister Manajemen Komunikasi UI ini mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial dengan cara menggalakkan proyek sosial ekonomi. Langkah pertama adalah membangun program kemitraan ekonomi secara massif dan sistematis. Kemitraan melibatkan ekonomi besar dan kecil, ekonomi tradisional dan modern. Langkah kedua adalah mengurangi ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah demi keadilan seluruh warga negara khususnya petani, buruh dan masyarakat tak bertanah.

“Pemerintah mencetak lahan pertanian baru sekitar 100- 200 Ha setiap tahun dan membagikannya kepada petani. Pemerintah memfasilitasi petani untuk menentukan cara produksi, jenis teknologi yang digunakan, tanaman pangan yang dipilih dan memproteksi petani dari praktek dumping. Langkah berikutnya adalah mendorong industrialisasi berbasis pertanian. Upaya peningkatan kesejahteraan juga dengan menjalankan fungsi intermediasi perbankan sebagai agen pendorong ekonomi kerakyatan dengan kucuran kredit sektor riil yang lebih banyak,” ujar Muhaimin Iskandar.