Constructing Human Rights in The Era of Globalization

Rabu (7/12), bertempat di Ruang Seminar Lantai 3, Gedung AB Kampus UKI Cawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UKI mengadakan seminar yang membahas bagaimana membangun Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah era globalisasi. Seminar ini dibawakan dengan menggunakan bahasa Inggris.

Narasumber yang menjadi pembicara dalam seminar ini adalah Hendra Manurung, S.IP., M.A., Kepala Program Studi Hubungan Internasional President University (PU); Sidratahta Mukhtar, M. Si., Kaprodi Ilmu Politik FISIPOL UKI; dan Mita Yesyca, M. Sc., yang dimoderatori oleh Dekan FISIPOL UKI, Angel Damayanti, S. IP., M. Sc.

Hendra Manurung membahas penegakan HAM di masa pemeritahan Presiden Joko Widodo, di mana pada bulan Agustus 2015 Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan membentuk komisi rekonsiliasi untuk mengusut kasus pelanggaran HAM selama 50 tahun terakhir. Hal tersebut tentunya memberikan ‘angin segar’ bagi para korban pelanggaran HAM. Menurutnya, Presiden Jokowi juga mencoba menjelaskan secara analistis mengenai kebijakan ekonomi Indonesia pada aspek HAM dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah HAM di bawah kepemimpinannya.

Narasumber kedua, Sidratahta Mukhtar, M. Si., membahas tentang Human Rights Policies in Indonesia, ia pun menyinggung sulitnya mengimplementasikan kebebasan beragama di Indonesia.

Perihal isu tersebut, narasumber ketiga, Mita Yesyca, M. Sc., seorang researcher yang juga Dosen Muda di FISIPOL UKI mengatakan bahwa pemerintah sering kali mengelak terkait kasus-kasus konflik agama. Contohnya kasus Pengungsi Rohingya, negara-negara anggota ASEAN menganggap itu hanyalah kasus pelanggaran HAM, ditambah img_0437media yang membentuk opini publik bahwa yang terjadi bukanlah konflik atau perang agama.

Pada seminar ini disinggung juga mengenai isu yang sedang ramai dibicarakan yaitu LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender), yang semakin menunjukkan jati dirinya di era globalisasi saat ini.

Menurut Hendra Manurung, pola pikir orang Indonesia hanya tentang perbedaan gender. Meskipun sangat sulit, LGBT layak dilegalkan.

“Kita adalah negara demokrasi dan harus melegalisasi LGBT karena mereka juga manusia dan memiliki hak asasi. Ini memang sangat sulit,” ucap Hendra.

Hendra Manurung berharap agar masyarakat harus lebih peduli terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Indonesia harus lebih peduli lagi terhadap isu-isu seperti ini dari berbagai spektrum, ini tidak hanya urusan pemerintah, tapi semua orang untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia,” tutup Hendra.

 

 

(lis/jeh)