Lokakarya Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa

“Mari membangun Desa ! “ ungkap Ketua Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. pada lokakarya di Kampus UKI Cawang (30/07).

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) menggelar Lokakarya di Ruang Aula, Kampus UKI Cawang, Jakarta Timur. Tema lokakarya ialah “Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa.”

Pembentukan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan peluang yuridis bagi suku bangsa Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Pemerintahan Desa Adat.

Dalam diskusi panel, Dr. H.P. Panggabean, S.H., MS menyarankan penerbitan Peraturan Daerah tentang pembentukan Satker Lembaga Adat Desa yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Nusantara (MAHUDATARA) desa dan anak rantau asal desa sebagai payung hukum penyelenggaraan program Ekonomi Kreatif Desa Adat. Diperlukan Desa Adat yang memiliki sarana pertemuan dan tempat pelatihan keterampilan yang didukung oleh lembaga sosial desa.

Selanjutnya, Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., mengungkapkan pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa yaitu menemukan model berpikir kreatif dan inovatif untuk membangun desa dalam model inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Model inovasi tersebut antara lain inovasi pendidikan, inovasi pemanfaatan lahan kosong, inovasi penataan pasar tradisional, inovasi berbasis desa. Dapat dibentuk komunitas berkualitas di wilayah pedesaan untuk memberikan edukasi digital untuk mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat untuk membantu bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) dalam mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa sesuai UU Desa perlu pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kelembagaan dan perangkat desa.

Dr. Maruarar Siahaan, SH. turut menjelaskan hak ulayat ialah rangkaian hak, wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Untuk melindungi hak ulayat, keikutsertaan masyarakat hukum adat untuk berkontribusi dalam investasi. Pendaftaran dan penetapan Hak Ulayat dengan Peraturan Daerah setelah melalui penelitian yang memadai, lalu diikuti pendaftaran hak komunal dalam Peraturan Menteri.

Di akhir penutup lokakarya, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. berpesan kepada peserta,”Kekuatan suatu bangsa yang plural terletak pada kekayaan budayanya. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah haruslah mendengarkan aspirasi masyarakat desa.”

Prof. Jimly Asshidiqie menjelaskan untuk menentukan masih hidup atau tidaknya suatu masyarakat hukum adat, setidak-tidaknya harus mengandung lima unsur berikut yaitu adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, adanya pranata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan atau benda-benda adat, adanya perangkat norma hukum adat, dan adanya wilayah tertentu.

Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ir. Suhandani, M.M. menyadari peran penting masyarakat hukum adat.

“Pemerintah mendorong proses kemandirian beberapa kawasan desa di Indonesia. Dengan dana desa yang terus meningkat, pemerintah mendukung langkah Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara, “ ujar Ir. Suhandani.

Diskusi panel lokakarya dihadiri Dr. H.P. Panggabean, S.H., MS (Ketua DPN KERMAHUDATARA), L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H (Wakil Dekan FH UKI), Dr.rer.pol. Ied Veda R. Sitepu, S.S., M.A (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama UKI), Brigjen TNI (Purn) Dr. Harangan Sitorus, M.Sc, Dr., Brigjen TNI (Purn) Junias Marvel Tobing, M.Sc, Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., Dr. Maruarar Siahaan, SH., Prof. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H., Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., M.H., Sabar Martin Sirait, M.BA.