Merawat Kemajemukan dalam Bingkai NKRI

JAKARTA-REPORTER Akhir-akhir ini pemberitaan di media nasional semakin ramai dengan isu-isu agama, terlebih kala momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menimbulkan perbedaan pemahaman hingga terjadi beberapa konflik di tengah masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang lahir dari kemajemukan.

Isu ‘panas’ tersebut menjadi topik menarik yang ingin dibahas oleh Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling (UPKK) UKI, hingga dilaksanakannya sebuah acara Seminar Kebangsaan dengan tema “Merawat Kemajemukan dalam Bingkai NKRI” pada hari Rabu (5/4), di Auditorium Grha William Soeryadjaya, FK UKI, Cawang.

Menurut Laporan Ketua Panitia, Pdt. Dr. Djoys Anneke Rantung, M.Th., jumlah pendaftar yang mengikuti acara seminar tersebut sekitar 400 peserta. Para peserta selain dari internal UKI, juga dari eksternal UKI, seperti dari Universitas Esa Unggul, BSI, Universitas Pamulang, Universitas Tama Jagakarsa, UNI, Trisakti, Universitas Sam Ratulangi, berbagai STT di Jakarta, dll.

UPKK UKI mengundang beberapa narasumber yang sangat menarik, namun sayang Dr. Refly Harun S.H., M.H., LL.M (Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik) dan Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, atau yang sering disapa Yenny Wahid, Putri Almarhum Gusdur, Mantan Presiden RI Ke-4, berhalangan hadir.

Rektor UKI, Dr. Maruarar Siahaan, S.H., hadir memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan pembukaan Pusat Studi Agama dan Budaya di Kampus Kasih Universitas Kristen Indonesia.

“Topik hari ini menurut saya merupakan topik yang amat penting yang berkenaan langsung dengan sisi kehidupan yang terdekat dari kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Negara kita yang besar dan majemuk mengandung demokrasi yang berideologi pancasila,” kata Rektor.

Romo Antonius Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), yang menjadi pembicara pertama dalam seminar ini menyatakan bahwa negara harus kembali menegakkan konstitusi untuk menjaga NKRI dari ancaman kemajemukan. Selain itu, arus informasi media yang semakin tak terbatas dan flleksibel tanpa adanya pengawasan ketat dari pemerintah sebagai regulator semakin memicu terjadinya konflik SARA.

Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka kemajemukan di antara masyarakat yang sudah terjaga selama ini akan terancam. Politik identitas dan politik agama pun selalu memanipulasi negara. Oleh karena itu menurut Romo Benny, semua harus kembali kepada konstitusi dan mengalahkan kepentingan agama dan kekerasan karena agama saat ini mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik.

“Agama juga harus dikritisi karena akan bahaya jika agama menjadi sebuah tafsir tunggal. Kita harus mengkritisi dengan intelektual dan harus membangun. Seperti kata Gusdur, agama harus menjadi inspirasi bukan aspirasi,” tutur Romo Benny.

Salah satu contoh, DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia, di mana kemajemukan sungguh-sungguh nyata. Di Jakarta ada kemajemukan etnis, ras, agama, bahkan kepentingan-kepentingan. Itulah salah satu pernyataan Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Mantan Ketua PGI, yang juga adalah Senior Fellow Institute Leimena. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidaklah relevan karena Indonesia adalah negara kebangsaan, bukan negara agama.

“Sudah pasti kita menginginkan masyarakat majemuk kita dipelihara, dirawat, dan dijaga dengan baik. Dialektika antara kemajemukan dan kesatuan harus nampak dalam setiap kinerja, aturan-aturan, dan perundang-undangan,” jelas Pdt. Andreas

Oleh karena itu, Pdt Andreas menambahkan agar civil society harus terus menerus diperkuat dan dikembangkan, karena tanpa civil society yang kuat sulit melangkah maju. (jeh/lis)