Pelajari Proses Perancangan UU, Mahasiswa FH UKI Kunjungi DPR RI

JAKARTA-REPORTER                      Selasa, 30 Mei 2017, Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) berkesempatan melakukan perjalanan studi ke Gedung DPR RI dan mengikuti Seminar “Perancangan dan Penetapan Undang-Undang” bersama Kepala Badan Keahlian DPR RI, Kadir Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Dalam kata sambutannya, Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H., M.H.,  menyampaikan ucapan terima kasih serta tujuan kegiatan ini sebagai media untuk lebih memahami dan mengetahui proses pembuatan Undang-Undang di DPR RI.

“Selama ini di bangku kuliah, kami menyadari bahwa apa yang dipelajari di bangku kuliah berkaitan dengan pembuatan UU tidak sama dengan apa yang terjadi di DPR,” kata Hulman.

Kata sambutan ditutup dengan harapan mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dan berharap Sekjen DPR RI juga kelak dapat melakukan kunjungan untuk berbagi pengetahuan kepada mahasiswa/i Universitas Kristen Indonesia

Kunjungan ini juga disambut hangat oleh Dadang Prayitna S.IP. MH, Kepala Bagian Humas Sekjen DPR RI.

“Saya berharap kunjungan ini dapat bermanfaat buat adik-adik mahasiswa karena kalian sangat beruntung sekali bisa mendapat ilmu langsung dari kepala badan keahlian yang membidangi perancangan UU,” tutur Dadang.

Ketua Badan Keahlian, Johnson Rajagukguk, yang juga merupakan alumni FH UKI menanggapi dengan positif kunjungan FH UKI ke DPR RI ini.

“Jadi, pembentukan Undang-Undang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, perundangan dan penyebarluasan, ” ucap Johnson mengawali materi presentasi yang dipaparkannya di hadapan mahasiswa.

“Secara yuridis maupun konstitusional, kekuasaan membentuk UU adalah tugas DPR. Akan tetapi, Undang-Undang Pasal 20 ayat 2 menuliskan setiap RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden yang membahas untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya, kalau tidak ada Presiden tidak bisa terbentuk UU,” tambah Johnson.

“Tahun ini, dibentuk 50 program RUU, tetapi paling banyak 20 program yang bisa direalisasikan. Berbeda dari negara-negara lain, di Indonesia memerlukan waktu bertahun-tahun pembuatan RUU. Mengapa? Karena mereka membuat UU secara parsial, sementara kita membuat UU sangat komprehensif,” jelas Johnson lagi.

Johnson menutup presentasinya dengan menegaskan, “Undang-Undang itu harus disebarluaskan agar setiap orang mengetahui dan memahami UU. Saat ini, banyak media yang bisa digunakan untuk menyebarluaskannya dan kewajiban menyosialisasikan ini tidak hanya pemerintah tapi DPR sebagai wakil pemerintah.”

Menariknya, dalam seminar tersebut, Johnson melakukan diskusi terbuka dan menjawab setiap pertanyaan kritis mahasiswa FH, tidak hanya tentang pembuatan UU tetapi juga kondisi DPR saat ini. Seperti salah satu mahasiswa yang mengkritisi kinerja DPR yang dicap sebagai lembaga terkorup di Indonesia dan perihal Kode Etik anggota DPR.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan foto bersama dan tour Gedung DPR RI yang dipandu oleh para Staf Sekjen DPR RI, seperti melihat langsung Museum DPR RI dan Ruang Rapat Paripurna MPR/DPR RI.

(lis/nin)