Prof. Muchtar Pakpahan: “Berhentilah Demo Setiap Tahun”

JAKARTA, REPORTER.uki.ac.id – Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Program Pasacasarjana UKI menggelar Seminar Perburuhan bertajuk “Kajian Yuridis PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Dampak yang ditimbulkannya” di Auditorium Grha William Soeryadjaya, Kampus UKI Cawang, (7/4). Seminar ini dihadiri oleh organisasi/lembaga Serikat Buruh seperti, KSPSI, KSPI, SARBUMUSI, SBSI, GSBI, SPN dan OPSI.

Hadir Prof. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., (Aktivis Buruh, Ketua Umum SBSI, Dosen UKI) dalam seminar tersebut sebagai Keynote Speaker yang memberikan pengantar sebelum dimulainya kegiatan Seminar Nasional Hukum Perburuhan.

Prof. Muchtar menyampaikan gagasan Triparti Gotong Royong/Kekeluargaan yang harus dibangun oleh seluruh pihak, khususnya antara pengusaha dengan pekerja, di mana sebuah bisnis harus dibangun bersama-sama.

“Ketika saya dikukuhkan menjadi Guru Besar, saya mengembangkan perlunya dibangun Triparti Gotong Royong/Kekeluargaan, atau di Jepang namanya corporate state. Di mana bisnia yang dibangun adalah milik bersama,” kata Prof. Muchtar.

Gagasannya tersebut didukung dengan fakta yang didapatkan ketika beliau mengunjungi Jepang untuk melakukan studi banding dan melihat sistem perburuhan yang dibangun oleh negeri sakura tersebut. “

“Kalau di Jepang, May Day itu berpesta-pesta, dansa-dansa, di Singapura juga, tetapi kalau di sini, walaupun libur tapi menegangkan karena penderitaan masih melingkupi, Buruh rugi dengan upah rendah. Kalau di Jepang untung dinikmati bersama, rugi juga dirasakan bersama sedangkan sistem pengupahan kita, kalau beruntung dinikmati sendiri bagi pemiliki saham dan pengusaha, tapi kalau rugi buruhnya yang duluan di PHK,” tutur Prof. Muchtar.

Menurut sudut pandang Prof. Muchtar, jika hal itu terus terjadi, demo akan terus terulang, dan merugikan kedua belah pihak (pengusaha dan buruh).

“Berhentilah kita demo setiap tahunnya. Saya juga setuju demo bukan sesuatu yang indah, itu hal yang menegangkan karena setiap ada anggota saya yang demo, saya tinggal menunggu kabar ada yang luka atau ada berapa yang di PHK. Jadi rugi, bukan untung. Pengusaha pun setiap ada demo menghitung berapa kerugiannya, sekian jam kali sekian upah. Jadi sama-sama rugi di kedua belah pihak, sementara Menteri Tenaga Kerja tidak mengalami rugi apa-apa,” tambahnya.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Prof. Muchar, acara seminar dimulai dan dipandu oleh Moderator, Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H., dengan mengundang tiga narasumber terkemuka, yakni Ir. Dinar Titus J., M.B.A (Direktorat Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI), Galih Cipta Sumadireja (Perwakilan dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)), dan Daulat Sihombing (Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Medan).

Ir. Dinar Titus dari Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, sejak adanya PP No. 78 Tahun 2015, Struktur dan Skala Upah diwajibkan bagi seluruh pengusaha.

“Mulai Oktober 2017, seluruh perusahaan sudah harus menetapkan Struktur dan Skala Upah. Hal itu sebagai dasar untuk menghitung upahnya (buruh), jadi untuk disepakati upahnya sesuai Struktur dan Skala Upah,” jelas Dinar Titus.

Dinar menegaskan, jika ada perusahaan yang tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta tidak memberitahukan Struktur dan Skala Upah kepada pekerja/buruh akan dikenai sanksi admistratif yang diatur dalam Permenaker No. 20 Tahun 2016.

Sementara dari perwakilan APINDO, Galih Cipta Sumadireja, menilai PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan aturan yang dinilai jelas dan mampu untuk menjaga keberlangsungan usaha dan keberlangsungan tenaga kerja dikarenakan PP ini mengakomodir asas prediktabilitas dan keberlangsungan serta kepastian hukum dan usaha.

Daulat Sihombing, sebagai Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang sering menangani masalah perselisihan antara pengusaha dan buruh mengimbau agar Pasal 90 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan juga disinkronisasi dengan fakta-fakta lapangan karena banyak sekali

perusahaan yang tidak membayar upah pekerjanya. Beliau juga menyampaikan analisisnya mengenai PP No. 78/2015.

“Saya kira PP No. 78/ 2015 secara yuridis sekalipun bertentangan, tetapi secara sosiologis menurut kami ini sangat berpotensi besar dalam rangka mendegradasi tindak pidana kejahatan terhadap pekerja,” pungkas Daulat Sihombing.

(jeh/lis/nin)