Seminar Hukum Pascasarjana UKI: Kebijakan Negara terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Jakarta – Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H. MBA  secara resmi membuka Seminar hukum dengan mengusung tema “Kebijakan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba”  yang digelar Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Kamis (18/11/2021).

Dalam sambutannya Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA  mengutarakan, “Terkait dengan hal ini kata untuk melindungi Bangsa Indonesia  dari bahaya narkoba,  kita sudah memiliki UU  Nomor 35 tahun  2009 tentang narkotika  tapi saya lihat itu tidak cukup.  Kita harus bergandengan tangan, berpegang teguh, saling peduli, bagaimana caranya supaya Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang  sehat lahir dan batin.”

“Hari saya menyambut baik seminar ini, untuk saling bertukar pikiran, saling peduli, terhadap bahaya narkoba,” pungkas Rektor UKI.

Hadir sebagai  narasumber dalam seminar tersebut,  Komjen. Pol. (Purn) Drs. Ahwil Lutan, SH., MBA., MM. (Koordinator Staff Ahli BNN), Brigjen. Pol. Krisno H. Siregar,  S.I.K., M.H. (Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), dr. Kusman Suriakusumah,  Sp.KJ., MPH.  (Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa),  dan Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum (Dosen Magister Hukum UKI).

Komjen. Pol. (Purn) Drs. Ahwil Lutan, SH., MBA., MM. (Koordinator Staff Ahli BNN), menjelaskan saat ini negara Indonesia berada dalam kondisi Darurat Narkoba yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus segera ditangani secara intensif dan serius. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah kemanusiaan dan membawa dampak kerusakan multi-dimensional. Kondisi darurat yang memperihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan hampir tidak ada wilayah yang bersih dari kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Akibatnya muncul berbagai kerugian yang dialami oleh bangsa ini tidak hanya kerugian ekonomi dan sosial, namun juga menyebabkan korban meninggal yang cukup banyak setiap tahunnya. Dari semua itu, kerugian terbesar masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini adalah pelemahan karakter individu yang berarti juga melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal kehancuran suatu bangsa. Menghadapi kondisi yang sedemikian kompleks, pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada,” ujarnya.

Menurut Komjen. Pol. (Purn) Drs. Ahwil Lutan, berbagai upaya penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan guna menyasar kepada kalangan yang masih bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan bagi seseorang yang sudah terjerumus menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba, maka diberikan program layanan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah penting untuk memulihkan pecandu agar kembali produktif dan berguna ditengah masyarakat.

Disisi lain Ahwil menjelaskan,  Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

P4GN (UU No.35/2009  Pasal 104-108) yakni,  Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu P4GN, Secara partisipatif, mandiri dan berkelanjutan melalui PSM di lingkungan  kerja, lingkungan  pendidikan dan  lingkungan  masyarakat,  Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya P4GN. Hak masyarat  dalam P4GN, masyarat  diwujudkan dalam bentuk, melaporkan, memperoleh pelayanan, menyampaikan saran/pendapat, memperoleh jawaban dan  memperoleh perlindungan hukum dalam pelaporannya. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan/peredaran gelap Narkotika.

“Peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordiansikan oleh BNN,” ungkapnya.

Kata Koordinator Staff Ahli BNN menjelaskan,   strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba,  ada enam yang harus diperhatikan yakni, 

1. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba , agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya

 2. Hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah,  ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perobahan yang tidak lazim pada anaknya.

3. Jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya.

4. Cek secara berkala kondisi kamar ( bila anak memiliki kamar pribadi ), pakaian yang habis dipakai (isi kantong, aroma pakaian, dls) tas sekolah dan atribut lainnya. (dalam melakukannya perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya).

5. Orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya. ( agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya).

6. Menerapkan dan membudayakan delapan fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Krisno H. Siregar,  S.I.K., M.H.  mengatakan, “Pandemi Covid 19, tekait dengan pembatasan pergerakan orang atau barang tidak berdampak terhadap penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, bahkan penyitaan yang dilakukan Polri untuk barang bukti Narkoba jenis Shabu terjadi peningkatan penyitaan yang sangat signifikan. Masalah Narkoba adalah permasalahan semua komponen bangsa sehingga perlu keterlibatan semua pihak dalam penanggulangannya, yakni pihak pemerintah, swasta, masyarakat, mahasiswa dan akademisi,” tandasnya.

Dokter Kusman Suriakusumah,  Sp.KJ., MPH. sebagai Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa mengatakan,  Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dijelaskan Kusman, ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis khas yang  membahayakan diri sendiri dan lingkungannya.