Seminar Nasional DPD RI-UKI “Revitalisasi Kewenangan Konstitusional DPD RI”

JAKARTA-REPORTER Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (MIH UKI) kembali menggelar kegiatan seminar sebagai salah satu bentuk kerja sama yang telah disepakati sejak tahun lalu. Seminar kali ini mengangkat tema “Revitalisasi Kewenangan Konstitusional DPD RI”, bertempat di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (15/8). Seminar dihadiri ± 200 peserta, yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, serta wartawan media cetak dan elektronik.

Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Maruarar Siahaan, S.H., dalam sambutannya tak menyangkal bahwa kondisi DPD dengan segala lika-liku perjuangannya untuk menempatkan posisi, telah semakin kehilangan dukungan dan legitimasi dari kalangan masyarakat. Terlebih kala terjadi perubahan pimpinan DPD yang kontroversial.

“Di tengah-tengah penantian untuk melakukan gerak dalam tahap yang lebih maju, ternyata terjadi perubahan pimpinan DPD yang kontroversial, yang telah membuat harapan perjuangan DPD yang mendapat dukungan rakyat secara total mengalami hambatan besar dalam kepercayaan, apakah DPD sesungguhnya juga dapat dipercaya untuk menjunjung tinggi etik berbangsa dan bernegara dalam TAP MPR yang lebih mengedapankan kemampuannya untuk mematuhi aturan dan kesepakatan yang dibuat sendiri,” tutur Rektor.

Pimpinan BPKK (Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan) DPD RI/Kelompok DPD DI MPR RI, Prof. Dr. John Pieris, S.H., MS., mengaku sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Saat menyampaikan keynote speech, beliau menjelaskan perihal kewenangan DPD RI yang sangat terbatas dalam konstitusi sehingga DPD RI menjadi kurang optimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, untuk itu diperlukan penguatan kewenangan DPD RI.

“Dalam konteks perwujudan bikameral yang efektif (checks and balances), penguatan kewenangan legislasi DPD menjadi keniscayaan, kendati tidak harus sama persis dengan DPR. Oleh karena itu, proses legislasi yang terjadi selama ini antara DPR, Presiden, dan DPD haruslah ditata ulang secara signifikan. Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 Jo Putusan MK. NO. 79/PUU-XII/2014, setidaknya makin mempertegas bahwa penguatan kewenangan legislasi DPD amat penting dalam membangun sistem bikameral yang efektif,” terang beliau.

Prof. John Pieris, yang juga Alumni FH UKI, berharap bahwa kegiatan Seminar Nasional bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Hukum UKI ini menjadi indikator bahwa upaya DPD RI dalam melakukan penataan sistem kenegaraan, yang saat ini juga tengah berproses di MPR, diikuti dan dicermati oleh seluruh elemen masyarakat sehingga diharapkan masyarakat secara aktif dapat mendorong penataan sistem ketatanegaraan melalui Amandemen kelima UUD 1945.

Seminar ini dimoderatori oleh Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., dengan tiga narasumber utama, Dr. H. M. Ali Taher Parasong, S.H., M. Hum. (Ketua Komisi VIII DPR RI), Prof. Dr. R. Siti Zuhro (LIPI), dan Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., (FH UKI). Dengan narasumber penanggap, Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H., (Ketua Badan Pengkajian MPR/ Sekretaris Kelompok DPD di MPR/ Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah) dan Instiawati Ayus, S.H., M.H. (Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI/ Anggota DPD RI Provinsi Riau).

Menurut Ali Taher, konstitusi harus membuka peluang agar DPD RI juga bisa membuat dan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), juga DPD harus melakukan autokritik karena menurut beliau DPD RI kurang dikenal di daerah-daerah.

“Saya kalau reses ke daerah-daerah, orang cenderung tidak menggubris DPD. “DPD itu apa sih, Pak?” Ada yang mengatakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, ada yg mengatakan Dewan Pimpinan Daerah partai ini – partai itu. Yang saya maksud adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sampai sekarang mereka tidak paham. Oleh karena itu, perlu autokritik bahwa DPD pun sekarang sosialisasinya tidak maksimal,” ujar Ali.

Pernyataan politisi DPP PAN tersebut lantas disanggah oleh Wakil Ketua Kelompok DPD RI (penanggap), Instiawati Ayus, S.H., M.H.,

“Tentang keberadaan DPD, saya yakinkan jika itu disoroti, ‘sosok’ atau apakah ‘makhluk’ bernama DPD itu dikenal atau tidak, itu tidak dapat dikatakan bahwa di seluruh bentangan nusantara ini tidak kenal DPD. Saya menegaskan, jika itu terjadi di Dapil-nya Pak Ali, itu bisa saja karena DPD hanya terdiri dari 4 orang/provinsi, untuk provinsi yang populasinya besar, ya bisa saja. Tapi untuk Riau, saya bisa nyatakan bahwa DPD lebih dikenal daripada DPR, dan itu real,” tandas Instiawati Ayus.

Ali Taher juga menuturkan, satu-satunya cara untuk menangani permasalahan kewenangan DPD RI tersebut adalah dengan merubah UUD 1945 atau melakukan amandemen kedua, perubahan kelima.

“Karena itu tidak ada jalan lain, adalah kembali kepada semangat kita merubah UUD 1945 atau melakukan amandemen kedua perubahan kelima agar DPD RI dapat berperan sebagai fungsi checks and balances,” ucap Ali.

Hal senada diungkapkan oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa sejak lahir (2004), DPD memiliki kewenangan terbatas. Hal ini bisa dilihat melalui pasal 22D (UUD NRI 1945) yang mengatur secara jelas bahwa kewenangan DPD hanya terkait masalah daerah dan tidak memiliki fungsi legislasi yang cukup setara dengan DPD RI.

“Idealnya, sebagai representasi daerah dan rakyat, DPD maupun DPR bisa saling bersinergi membangun parlemen yang efektif dan produktif melalui mekanisme checks and balances di internal lembaga legislatif,” jelasnya.

Tak jauh berbeda, Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., menuturkan hingga saat ini masih ada kelompok tertentu yang menghendaki agar kembali ke naskah awal UUD 194. Namun, menurut beliau, sebagai bangsa yang senantiasa bergerak maju, kita harus realistis bahwa naskah awal UUD 1945 tersebut mengandung sejumlah kelemahan, yang sudah terbukti mencederai HAM dan demokrasi serta berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter.

“Kita harus meninggalkan pemikiran ini dan segera memasuki Perubahan Kelima UUD 1945 yang harus dilakukan oleh MPR secara menyeluruh,” kata Nikson.

Penanggap lain, Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H., mengkritisi DPR RI yang dalam praktiknya kurang memerhatikan kepentingan rakyat dan seringkali mengabaikan keputusan Mahkamah Agung (MK) saat membuat undang-undang.

“Sebenarnya kalau dari segi teori/konsep sebenarnya sudah umum, sudah banyak berbagai model kita persiapkan, yang menjadi masalah adalah bagaimana ‘meng-goal-kan’ ini. DPR itu kadang-kadang aneh, membuat UU semestinya kan untuk kepentingan rakyat, tetapi DPR ini kan sibuk membuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Jadi, di dalam UU No. 12 tahun 2011 (keputusan MK harus dijadikan dasar pembuatan UU) itu jelas artinya kalau kita membuat UU itu materinya apa, itu termasuk ketika memperbaiki materinya apa. Namun, DPR mengubah UU yang tidak ada perintahnya, menambah Ketua DPR, menambah Ketua Pimpinan MPR, itu tidak ada perintahnya, tetapi justru itu yang DPR bicarakan terus. Memasukkan keputusan MK yang sudah dua kali itu, tidak pernah dipikirkan. Nah, ini masalah, jadi sebenarnya bukan ilmunya, bukan teorinya, seharusnya itu harus dilakukan, tetapi praktik lapangannya semacam itu, jadi ujung akhirnya itu ada di kemauan politik,” cetus Bambang.

Instiawati Ayus pun menegaskan bahwa DPD RI tak berniat merebut kewenangan DPR, beliau mengimbau agar DPD dan DPR dapat bekerja berdampingan.

“Sedikit pun tidak ada niat untuk merebut kewenangan, mari kita bersanding dengan elok. Bersanding elok yang saya maksud adalah putuskanlah UU apa, di ruang absolutnya (untuk keputusan UU) DPR dan pemerintah melalui presiden, silahkan, tetapi ingat, tidak ada nilainya jika tidak diimplementasikan. Maka, bersesuaianlah dengan DPD. Paling jitu yang

mempublikasikan dan menyosialisasikan UU adalah tangan-tangan anggota DPD,” ucap Instiawati Ayus.

Setelah mendengar pemaparan dari narasumber utama dan narasumber penanggap, moderator membuka sesi tanya-jawab yang direspon sangat baik oleh para peserta seminar. Acara ditutup dengan pembacaan hasil rumusan seminar oleh Wakil Direktur Program Pascasarjana UKI, Dr. Bintang Simbolon, M. Si., dengan rekomendasi perlunya menetapkan strategi revitalisasi kewenangan DPD melalui amandemen kelima, penyusunan RUU khusus tentang DPD, dan tindak lanjut putusan MK terkait kewenangan DPD RI.

(jeh/lis)