Seminar Nasional “Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”

JAKARTA-REPORTER                       Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation dalam menyelenggarakan seminar nasional Problematika Kerugian Keuangan Negara dan Metode Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pada tanggal 12 Maret 2018 di Grha William Soerjadjaja FK UKI, Jakarta Timur. Kerja sama dengan Hanns Seidel Foundation ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 dalam melakukan kajian ilmiah terhadap berbagai isu di pemerintah.

“Selama ini masih banyak perbedaan pandangan tentang korupsi, misalnya pendapat BPK berbeda dengan ahli hukum bisnis. Undang undang tentang keuangan negara dan undang undang pemberantasan korupsi haruslah seiring dan seirama,” kata Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, MBA., saat membuka acara.

Menurut Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., seminar nasional ini diadakan dengan latar belakang perbedaan pendapat antara jaksa dan pengacara tentang tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Country Director Hanns Seidel Foundation, Dr. Daniel Heilmann turut menjelaskan, “Hanns Seidel Foundation bekerja sama dengan UKI untuk menyelenggarakan seminar nasional anti korupsi dengan pembicara yang ahli di bidangnya sehingga dapat berdiskusi detail. Seminar ini diharapkan dapat memperkuat sistem antikorupsi di Indonesia. Mahasiswa mampu memperoleh informasi penting dari presentasi. Peserta seminar dapat bertukar ide dari berbagai sudut pandang.”

Pembicara pertama dalam seminar ini ialah Mantan Hakim Konstitusi, Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Mantan Rektor UKI ini menjelaskan, analisis ekonomi dengan cost and benefit harus dapat menempatkan biaya yang lebih besar dibanding keuntungan. Hal ini ditujukan agar kejahatan korupsi menjadi tidak menarik. Penjatuhan pidana yang menekankan penggantian kerugian negara dengan formula bukan hanya uang, asset, dan surat berharga yang berkurang, melainkan dengan hukuman penggantian kerugian ongkos yang diperlukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan pelaku.

Selain itu, Dosen FH UI, Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LLM., Ph.D., memberikan penjelasan tentang Keuangan Negara di dalam Badan Usaha Milik Negara. Menurutnya, Korporasi sebagai Badan Hukum di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dapat dipidana. Begitu juga Direksi, Komisaris, dan para Pemegang saham dapat dipidana bila melakukan penggelapan dan penyuapan menggunakan uang korporasi.

Prof. Erman menambahkan, pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak hanya mencari keuntungan untuk perusahaan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial tidak merusak lingkungan atau merugikan konsumen karena barang yang cacat.

Perwakilan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK RI) turut hadir dalam seminar ini, yaitu Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, I Nyoman Wara. Menurut beliau, Kerugian Negara harus dapat dibuktikan dengan fakta persidangan. Kerugian negara dalam akuntansi forensik haruslah mencakup tiga hal, yaitu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, ada hubungan kausalitas antara Perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi, dan adanya kekurangan uang, barang, surat berharga yang nyata dan pasti.

“Metode penghitungan kerugian keuangan bersifat kasuistik dan spesifik, yaitu sangat tergantung dari kasusnya. Metode penghitungan harus dikembangkan auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan yang dikembangkan oleh auditor harus dapat diterima secara umum,” ujar I Nyoman Wara.

Pakar lainnya, Theodorus M. Tuanakotta, SE., Ak  memaparkan beberapa metode pendekatan dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang sering menjadi acuan auditor. Adapun konsep penghitungan kerugian keuangan negara adalah kerugian total (Total Loss), kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih (Net Loss), Harga Wajar, Opportunity Cost, dan Bunga sebagai unsur kerugian keuangan negara.

“Dalam melihat kerugian keuangan negara harus dilihat ada atau tidak perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akuntan forensik menghitung kerugian negara dan hakim yang menentukan kerugian negara,” tutur dosen FE UI ini.

Theodorus memberikan contoh kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan KTP Elektronik. Penerima fee e-ktp dalam dakwaan KPK ialah Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Setya Novanto. Dalam kasus ini ada dana yang mengalir ke beberapa pihak. Metode perhitungannya adalah banyaknya penerima dan jumlah bancakan yang diterima. Data yang akan digunakan adalah jumlah kerugian keuangan negara yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan terhadap empat terdakwa pertama yang tiga di antaranya sudah menjadi terpidana.

Hakim Agung RI, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H., berkesempatan hadir dalam seminar ini dan beliau menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Bank Dunia bersama dengan Direktorat Kantor Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa bangsa telah meluncurkan konsep yang disebut Stolen Asset Recovery Initiative (STAR). Inti dari konsep ini adalah perampasan aset tanpa pemidanaan.

Konsep STAR menekankan pada pengejaran harta kekayaan (melalui perampasan perdata) terhadap hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan. Jadi, bukan mengejar pelakunya untuk dipidana. Upaya pemerintah memberantas korupsi belum optimal apabila hanya menggunakan model pendekatan inpersonal (mengejar pelaku).

“Dalam menilai kerugian keuangan negara, hakim akan mengacu pada fakta yang muncul di persidangan. Maka diperlukan kemampuan aparat hukum untuk mengungkap fakta adanya kerugian keuangan negara,” pungkas Prof. Surya.