Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Daerah

“Kepala Daerah haruslah memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membangun daerahnya. Desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun daerahnya, “ ungkap Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H., dalam launching Pusat Kajian Otonomi Daerah FH UKI di Kampus UKI Cawang (30/09).

Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA memberikan pataka kepada Kepala Pusat Kajian Otonomi Daerah, Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H. Universitas Kristen Indonesia (UKI) membentuk lembaga Pusat Kajian Otonomi Daerah yang merupakan upaya percepatan pembangunan di daerah.

Sebagai Kepala Pusat Kajian Otonomi Daerah di Universitas Kristen Indonesia, Teras Narang mengingatkan pembangunan daerah merupakan hal yang penting. Peraturan otonomi daerah berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Pusat Kajian Otonomi Daerah diharapkan mampu berkontribusi memberikan pemikiran untuk membangun bangsa. Saat ini, masih ada kesenjangan dalam pembangunan di daerah. Ke depan, politik anggaran harus memperhatikan keseimbangan keuangan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di negara kita,”ungkap mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini.

Menurut Teras Narang, salah satu tugas dari Pusat Kajian Otonomi Daerah UKI adalah mengkritisi secara obyektif dan konstruktif serta memberikan pandangan akademis dan praktis untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pemerintah pusat dapat melakukan upaya percepatan dan pemberdayaan daerah dalam rangka mencapai pembangunan di daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke dari Miangas sampai Kepulauan Rote.

Selain pendirian Pusat Otonomi Daerah, juga digelar Seminar Nasional. Pembicara dalam lainnya dalam seminar ialah Faisal Basri (Dosen UI), dan Blucer Welington Rajagukguk (BPK RI).

Faisal Basri, S.E., M.A., menjelaskan, “Peranan Pulau Jawa semakin besar dan dominan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memiliki dana desa untuk memajukan daerahnya. Perlua adanya kebijakan nasional yang mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Khususnya di era demokrasi, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekarang ini.”