Seminar Nasional : “Revitalisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024”

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengungkapkan pada Pemilu 2019, masyarakat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak. Bersamaan di hari yang sama, waktu yang sama dan TPS yang sama.

“Reformasi elektoral dan kepartaian melalui penataan regulasi politik harus terus dilanjutkan”, ujar Direktur Perludem, Titi Anggraini pada Seminar Nasional yang digelar FH UKI.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation menggelar Seminar Nasional dengan tema “Revitalisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024”. Seminar dilaksanakan di auditorium Graha William Soeryadjaya, Kampus UKI Cawang (25/09).

Hadir dalam Seminar Nasional ini diantaranya Ilham Saputra (Anggota KPU RI), Dr. Bachtiar, S.H., M.H. (Divisi Hukum Bawaslu RI), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Beberapa perwakilan partai yang hadir ialah H. Achmad Baidowi,  S.Sos, M.Si (PPP), Deddy Ramanta, S.H., M.H. (Wasekjen Bidang Renlitbang DPP Partai Nasdem).

“Revitalisasi model kampanye pemilu dapat dipahami sebagai upaya menata kembali pelaksanaan kampanye pemilu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, ” ungkap anggota KPU, Ilham Saputra.

Ilham Saputra menekankan pentingnya untuk memahami penggunaan media informasi secara bijak. Dengan menyebarkan informasi kampanye yang tidak sesuai, narasi negatif dan hoaks pemilu dapat melanggar ketentuan pidana pemilu atau ketentuan pada UU Penyiaran dan UU ITE.

Direktur Perludem, Titi Anggraini, memberikan evaluasi untuk Pemilu Indonesia kedepannya, “Harus ada keterlibatan teknologi dalam administrasi hasil pemilu di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara, perbaikan rekrutmen petugas ad hoc, penguatan pengaturan dana kampanye dan penegakan hukum khususnya terkait politik uang.

Wasekjen Bidang Renlitbang DPP Partai Nasdem, Deddy Ramanta, S.H., M.H., memberikan saran, “Pemilu serentak tetap dilaksanakan dengan perbaikan antara lain mempercepat rekapitulasi hasil pemilu dengan menggunakan teknologi (e-voting, e-rekap, e-watch), memberlakukan Presidential threshold secara nasional agar terjadi koneksitas politik antara Presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD. Selanjutnya Partai tidak lagi menggunakan nomor urut, hanya diundi letak/ posisi gambar partai dalam surat suara.”

Divisi Hukum Bawaslu RI, Dr. Bachtiar, S.H., M.H., menjelaskan desain pengawasan Pemilu 2024 yaitu Pengawasan berbasis teknologi, penguatan SDM pengawasan, penguatan norma pengawasan, pengawasan partisipatif.